Kembali

DPMPTSP Purbalingga Lakukan Studi Tiru Pengawasan Perizinan ke Kabupaten Magelang


MAGELANG – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purbalingga melaksanakan kunjungan studi tiru dan diskusi interaktif ke DPMPTSP Kabupaten Magelang. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola pengawasan perizinan berusaha sekaligus menggali inovasi yang dapat diterapkan di Kabupaten Purbalingga.

Kunjungan diterima oleh Kepala DPMPTSP Kabupaten Magelang yang menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Kabupaten Magelang sebagai lokasi studi tiru. Dalam pertemuan tersebut turut disampaikan profil daerah serta gambaran pelaksanaan tugas dan fungsi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Plt. Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Purbalingga menyampaikan bahwa kunjungan difokuskan pada evaluasi dan cross-check pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan perizinan berusaha, khususnya bagi pelaku usaha yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Selain itu, kunjungan juga menjadi sarana untuk menggali inovasi melalui pendekatan Amati, Tiru, Modifikasi (ATM).

Dalam sesi pemaparan, DPMPTSP Kabupaten Magelang menjelaskan pelaksanaan pengawasan berbasis Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA). Proses pengawasan dilakukan melalui penarikan data dan pemetaan risiko usaha dari sistem OSS, pembentukan tim verifikasi, inspeksi atau tinjauan lapangan, hingga penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Diskusi juga membahas sejumlah tantangan, antara lain tindak lanjut hasil temuan di lapangan, koordinasi pengawasan post-audit dengan OPD teknis, serta pengawasan terhadap kegiatan non-OSS seperti lembaga pendidikan dan keagamaan yang memiliki potensi dampak sosial maupun lingkungan.

Hasil diskusi menegaskan pentingnya penguatan koordinasi antara pejabat fungsional DPMPTSP dengan OPD teknis untuk memastikan setiap temuan pengawasan memiliki mekanisme tindak lanjut yang jelas. Optimalisasi SDM dan pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan pengawasan perizinan.

Sebagai tindak lanjut, kedua daerah sepakat untuk saling mengadopsi dan menyesuaikan format BAP serta SOP tindak lanjut hasil pengawasan, mendorong integrasi data post-audit dengan OPD teknis, serta membangun komunikasi dan diskusi berkala antarpejabat fungsional PKPM dan Penata Perizinan.